keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah
- Undang-Undang Dasar UUD Negara Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. kontitusi tersebut, berbentuk hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 berperan sebagau sumber rujukan seluruh tertib hukum peraturan di bawahnya. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks oleh Retno Widyani 2015, UUD 1945 pernah berhenti digunakan sebagai konsitusi negara Indonesia ketika diberlakukan UUDS 1950. UUD 1945 kemudian digunakan kembali setelah diberlakukanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sampai saat ini, UUD 1945 tidak pernah digantikan lagi kedudukannya sebagai konstitusi negara. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila oleh L. Andriani dan Rukiyati, UUD 1945 pertama kali dikukuhkan dan mulai digunakan pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam naskah pertama UUD 1945 tersebut, masih terdiri dari tiga bagian sebagai berikut 1. Pembukaan UUD Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Penjelasan UUD UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya, isi dari UUD menjadi terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Dikutip dari buku Makna Undang-Undang Dasar oleh Nanik Pudjowati 20187, bagian dari UUD 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali sebagai berikut 1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang terdiri dari terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Isi Pasal 11 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah AmandemenAmandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, tentunya mengubah isi daripada konstitusi tersebut. Salah satu, Pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan karena amandemen tersebut adalah Pasal 11. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika UUD 1945 diresmikan oleh PPKI, Pasal 11 hanya terdiri dari satu ayat. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bunyi dari Pasal 11 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober 1999, Pasal 11 mengalami amademen untuk pertama kalinya dan menjadi 3 ayat. Selain itu, Pasal 11 juga mengalami amandemen dalam Sidang MPR pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Dikutip dari laman JDIH Mahkamah Konsitusi, bunyi dari Pasal 11 UUD 1945 setelah amandemen sebanyak 4 kali sebagai berikut 2. Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****3. Presiden dalam membuat perjanjian internasioanl lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***4. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***Keterangan *=Perubahan Pertama**=Perubahan Kedua***=Perubahan Ketiga****=Perubahan KeempatBaca juga Bunyi Pasal 8 UUD 1945 Isi Perubahan Sebelum dan Setelah Amandemen Isi Pasal 6 dan 6A Bunyi Sebelum & Setelah Amandemen UUD 1945 - Sosial Budaya Kontributor Syamsul Dwi MaarifPenulis Syamsul Dwi MaarifEditor Yandri Daniel Damaledo
Perpputersebut terbit pada 18 Oktober 2002, sedangkan peristiwa bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002. Apabila mengacu Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (rekroaktif)". - Undang-Undang Dasar UUD Negara Tahun 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. UUD 1945 berbentuk konstitusi tertulis dan berperan sebagai supremasi hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 juga berposisi sebagai sumber rujukan bagi seluruh tertib hukum dan peraturan di bawahnya. Dalam perkembangannya, UUD 1945 pernah mengalami perubahan peran sebagai konstitusi negara dan secara isi pasal. Dikutip dari buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks oleh Retno Widyani 2015, UUD 1945 pernah berhenti digunakan sebagai konsitusi negara Indonesia ketika diberlakukan UUDS 1950. Kemudian, digunakan kembali setelah diberlakukanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sampai saat ini, UUD 1945 tidak pernah digantikan kembali kedudukannya sebagai konstitusi negara. Sementara itu, perubahan secara isi pasal dapat terjadi sebagai akibat adanya amandemen sebanyak 4 kali dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila oleh L. Andriani dan Rukiyati, UUD 1945 pertama kali dikukuhkan dan mulai digunakan pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam naskah pertama UUD 1945 tersebut, masih terdiri dari tiga bagian sebagai berikut 1. Pembukaan UUD 1945 2. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Umum 3. Penjelasan UUD 1945 Kemudian, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya, isi dari UUD menjadi terdiri dari dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Dikutip dari buku Makna Undang-Undang Dasar oleh Nanik Pudjowati 20187, bagian dari UUD 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali sebagai berikut 1. Pembukaan UUD Negara RI Tahun1945, yang terdiri atas empat alinea. 2. Batang Tubuh yaitu Pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang terdiri dari terdiri atas; 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan. Isi Bunyi Pasal 15 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah AmandemenAmandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, tentunya mengubah isi daripada konstitusi tersebut. Salah satu, Pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan karena amandemen tersebut adalah Pasal 15. Pasal 15 UUD 1945 hanya mengalami perubahan sebanyak 1 kali, yakni pada amandemen pertama dalam Sidang Umum MPR tahun 14-21 Oktober 1999. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MKRI, bunyi dari Pasal 15 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut 1. Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Kemudian, dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober 1999, Pasal 15 mengalami amademen untuk pertama kalinya. Pada amandemen Sidang MPR tahun 2000, 2001 dan 2002, pasal 15 tidak mengalami perubahan. Dikutip dari laman JDIH Mahkamah Konsitusi, bunyi dari Pasal 15 UUD 1945 setelah amandemen sebagai berikut 1. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang* Keterangan *=Perubahan Pertama **=Perubahan Kedua ***=Perubahan Ketiga ****=Perubahan Keempat. Baca juga Bunyi Pasal 21 UUD 1945 Penjelasan Isi Sebelum & Setelah Amandemen Isi Pasal 19 UUD 1945 Bunyi Penjelasan Sebelum & Setelah Amandemen - Sosial Budaya Kontributor Syamsul Dwi MaarifPenulis Syamsul Dwi MaarifEditor Yandri Daniel Damaledo B Kekuasaan dalam Bidang Legislasi. Kekuasaan presiden di bidang perundang-undangan sangat luas. Di samping turut berbagi kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuat undang-undang, presiden juga berwenang membuat peraturan perundang-undangan, baik atas dasar kewenangan mandiri maupun didasarkan pelimpahan dari suatu undang-undang. 1. - Undang-Undang Dasar UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945. Sepanjang sejarahnya, amandemen UUD 1945 telah empat kali dilakukan, termasuk untuk Pasal disahkan tahun 1945, pada 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 seiring dibentuknya Republik Indonesia Serikat RIS sebagai kesepakatan usai penyerahan kedaulatan oleh 1945 diberlakukan kembali usai Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi UUD 1945 tidak berubah sampai runtuhnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto pada 1998. Setelah berakhirnya Orde Baru dan Indonesia memasuki era reformasi, amandemen UUD 1945 pun dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan UUD 1945 Pasal 7 Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan tahun 1999. Salah satu pasal yang penting dan diamandemen pada Sidang Umum MPR 1999 adalah Pasal 7 tentang jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum amandemen, Pasal 7 UUD 1945 berisi bahwa presiden dan wakilnya memiliki masa jabatan selama lima tahun. Apabila telah selesai, dapat dipilih kembali tanpa ada batasan berapa kali periode diperbolehkan menjabat. Bunyi teks asli sebelum ada revisi seperti ini Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembaliPasal 7 kembali mengalami perubahan dalam amandemen ketiga pada 2001. Ada tambahan isi dalam Pasal 7 yang termuat melalui Pasal 7A, 7 B, dan 7C. Sementara untuk Pasal 7 yang utama, isinya masih seperti pada amandemen pertama dan tidak direvisi. Di Pasal 7A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR jika melakukan pelanggaran tertentu. Sementara itu, pada Pasal 7B dijelaskan tentang tata cara eksekusi usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh DPR, yang nantinya melibatkan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, Pasal 7C menegaskan, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Baca juga Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 Sejarah Isi & Perubahan Keempat Amandemen UUD 1945 Sejarah & Isi Perubahan Ketiga Tahun 2001 Isi Perubahan Kedua & Sejarah Amandemen UUD 1945 Tahun 2000 Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999 Hasil Amandemen UUD 1945 Pasal 7 Berikut ini hasil amandemen UUD 1945 Pasal 7, dikutip dari laman resmi DPR-RIPasal 7Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*Pasal 7APresiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***Baca juga Amandemen UUD 1945 Dilakukan 4 Kali, Sejarah, & Perubahan Pasal Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya Sejarah BPUPKI dan Kaitannya dengan Dasar Negara Pancasila Pasal 7B1 Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***2 Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***3 Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***4 Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***5 Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***6 Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***7 Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***Pasal 7CPresiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***____________* Perubahan Pertama*** Perubahan Ketiga - Politik Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Iswara N RadityaA CITA NEGARA HUKUM DAN SISTEM HUKUM NASIONAL Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founÂding fathers sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law).UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". [1] Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif.
Jakarta - Amandemen UUD 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak empat kali. Dikutip dari buku 'UUD 1945 & Amandemennya untuk Pelajar dan Umum' oleh Tim Grasindo, Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD, dan bukan untuk UUD 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang atau perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh UUD 1945 diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak empat Amandemen UUD 1945 yakni sebagai berikut1. Amandemen UUD 1945 yang pertamaAmandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober Amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut- Pasal 5 Ayat 1 Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR- Pasal 7 Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden- Pasal 9 Ayat 1 dan 2 Sumpah presiden dan wakil presiden- Pasal 13 Ayat 2 dan 3 Pengangkatan dan penempatan duta- Pasal 14 Ayat 1 Pemberian grasi dan rehabilitasi- Pasal 14 Ayat 2 Pemberian amnesti dan abolisi- Pasal 15 Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain- Pasal 17 Ayat 2 dan 3 Pengangkatan menteri- Pasal 20 Ayat 1-4 Dewan Perwakilan Rakyat DPR- Pasal 21 Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang RUU2. Amandemen UUD 1945 yang keduaAmandemen UUD 1945 yang kedua dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 Pasal dalam 7 Bab sebagai berikut- Bab VI mengenai Pemerintah Daerah- Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Daerah- Bab IXA mengenai Wilayah Negara- Bab X mengenai Warga Negara dan Penduduk- Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia- Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan- Bab XV mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan3. Amandemen UUD 1945 yang ketigaAmandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 ditetapkan tanggal 9 November Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 23 Pasal dalam 7 Bab sebagai berikut- Bab I mengenai Bentuk dan Kedaulatan- Bab II mengenai MPR- Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara- Bab V mengenai Kementerian Negara- Bab VIIA mengenai DPR- Bab VIIB mengenai Pemilihan Umum- Bab VIIIA mengenai BPK4. Amandemen UUD 1945 yang keempatAmandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-11 Agustus Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 Pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil Amandemen UUD 1945 yang keempat menetapkan- UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara"Nah, demikan Amandemen UUD 1945 yang pertama hingga keempat dan hasil amandemen masing-masing. Selamat belajar ya, detikers! Simak Video "Bahlil Ungkap DPR Korsel Tanya Rahasia Kepuasan Publik ke Jokowi 82%" [GambasVideo 20detik] twu/pay
- Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. Sejak tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 7 - 18 Agustus 2000. Perubahan meliputi 25 Pasal yang tersebar dalam lima isi perubahan dalam Amandemen kedua UUD 1945 Baca juga Amandemen Kedua UUD 1945 Latar Belakang dan Perubahannya Pasal Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2 Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4 Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6 Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7 Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 18A tidak ada 1 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 18B tidak ada 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 19 1 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 2 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 20 1 Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2 Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2 Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3 Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4 Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 20A tidak ada 1 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2 Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 3 Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 4 Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 22A tidak ada Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 22B tidak ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 25A tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 26 1 Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2 Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3 Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 27 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 1 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 28A tidak ada Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 28B tidak ada 1 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 28C tidak ada 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 28D tidak ada 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4 Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. 28E tidak ada 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 28F tidak ada Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 28G tidak ada 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 28H tidak ada 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2 Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 28I tidak ada 1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 28J tidak ada 1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2 Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 30 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 2 Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 36A tidak ada Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36B tidak ada Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36C tidak ada Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Baca juga Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Perubahannya Referensi Tim Grasindo. 2017. UUD 1945 dan amandemennya. Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Berdasarkanpernyataan tersebut yang termasuk tiga dimensi Pancasila dalam ideologi terbuka ditunjukkan oleh nomor . Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah .terjawab • terverifikasi oleh ahli Mapel PPKnKategori Bela NegaraKata kunci Keamanan semestaPembahasanjika kemudian negara dinyatakan dalam keadaan bahaya,maka secara yuridis warganegara berhak dan berkewajiban untuk membela negaranya. karena warga negara termasuk dalam komponen belajarnya kawan Klau di gambar jawabanya DSetiapPasal dalam Ketentuan LazMall ini, seluruh Ketentuan Layanan, Syarat Penggunaan, Kebijakan Privasi serta syarat dan ketentuan lain yang dapat disetujui atau diterima oleh Anda, yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum akan diberlakukan sedekat mungkin sesuai dengan ketentuannya, namun apabila ketentuan tersebut Soal USBN PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 Kegiatan USBN Ujian Sekolah Berstandar Nasional tingkat SMP atau MTs tiap daerah ternyata berbeda-beda, ada yang sudah berlangsung ada juga yang baru mulai. Di Kabupaten Indramayu sendiri USBN berlangsung mulai Senin 8 April 2019 hingga 13 April 2019. Jadwal USBN hari kedua jam pertama adalah mata pelajaran Matematika, dan jam kedua adalah mata pelajaran PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagi bapak dan ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, tentu sangat membutuhkan soal dan kunci jawaban mata pelajaran yang diampu tersebut untuk evaluasi dan analisis butir soal. Sedangkan bagi pelajar biasanya untuk mengukur atau menghitung nilai yang didapatkan. Nah bagi bapak dan ibu guru, pelajar SMP kelas 9 yang membutuhkan soal dan kunci jawaban USBN PPKn SMP Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 silakan ada di bawah ini 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 1 Selalu semangat dalam berjuang 2 Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan 3 Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan 4 Mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa 5 Pantang bekerjasama dengan negara yang pernah menjajah Nilai-nilai semangat para perumus UUD NRI Tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 3, dan 5D. 3, 4, dan 5 2. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI Dokuritsi Zyumbi Tyoosakai direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi dua kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas tentang …. A. rancangan Undang-Undang Dasar B. sistem pemerintahan Indonesia C. semboyan Negara IndonesiaD. dasar negara Indonesia 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ! 1 Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang tinggi 2 Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang di hormati 3 Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok 4 Berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 5 Melaksanakan tugas demi negara tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi Komitmen yang dimiliki para tokoh dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan nomor .... A. 1 dan 4 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4D. 4 dan 5 4. Dalam perumusan dasar negara Indonesia, rumusan dasar negara Pancasila yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 adalah penetapan sila pertama yang berbunyi.... A. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam B. Ketuhanan dengan kewajiban pemeluk-pemeluknya menjalankan syariat Islam C. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 5. Sikap-sikap yang termasuk mempertahankan NKRI 1 Maju ke medan perang menggantikan tentara 2 Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 3 Bangga mengenakan baju batik khas Indonesia 4 Membiasakan diri menggunakan produk-produk luar negeri 5 Menyukai film Jepang dan korea sebagai landasan pergaulan Sikap yang dapat diidentifikasikan sebagai generasi muda yang cinta NKRI adalah .... A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4D. 4 dan 5 6. Sikap yang harus ditampilkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari, yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan adalah …. A. memajukan pergaulan demi persatuan / kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika B. menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi C. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama D. bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan bangga bertanah air Indonesia 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang ber makna Berbeda-beda tetapi tetap satu, penerapan dalam kegiatan di Sekolah yang beragam Agama adalah .... A. mengutamakan pemeluk agama yang terbanyak B. mendahulukan pemeluk agama yang paling sedikit C. memprioritaskan pemeluk agama yang menengah D. memprioritaskan masing-masing agama sesuai hari besar agamanya 8. Berikut sikap yang harus ditampilkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah …. A. senantiasa mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan B. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain C. senantiasa menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban D. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara 9. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai .... A. dasar negara B. ideologi terbuka C. kepribadian bangsaD. pandangan hidup bangsa 10. Dengan adanya musibah gempa di sejumlah daerah di tanah air, Andika sebagai ketua OSIS SMP “Kusumo“ mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan makanan kering yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kegiatan Andika tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu .... A. menghargai hak-hak orang lain B. saling mencintai sesama manusia C. mewujudkan keadilan masyarakatD. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 11. Pancasila adalah pondasi, landasan dan pijakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai …. A. pandangan hidup bangsa B. dasar negara C. ideologi terbukaD. kepribadian bangsa 12. Anggota PPKI, akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan tujuh kata, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatarbelakangi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap Pancasila adalah .... A. mempelajari dan menghafalkan urutan bunyi sila-sila pancasila yang benar B. membandingkan antara Pancasila dalam pembukaan dengan piagam jakarta C. mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan D. menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi yang disegani 13. Berbagai musibah yang melanda negeri ini, seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor serta banjir bandang. Asep Supriadi sebagai Ketua Karang Taruna di kampungnya Bersama teman temannya berusaha mengumpulkan pakaian yang masih layak untuk dipakai, selimut, dan makanan instan untuk disumbangkan kepada masyarakat yang ditimpa musibah. Tindakan Asep dan kawan-kawannya ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu …. A. menghargai hak-hak orang lain B. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan C. mewujudkan keadilan masyarakatD. saling mencintai sesama manusia 14. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut! 1 nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar, serta diciptakan oleh negara 2 nilai dan cita citanya digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 3 dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri, 4 milik dari semua rakyat, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. 5 Dibenarkan dan di butuhkan oleh seluruh warga masyarakat Ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 3, 4, dan 5D. 2, 3, 4, dan 5 15. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak di amandemen adalah .... A. Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter B. Presiden akan selalu berganti setiap lima tahun C. kekuasaan Presiden akan bersifat turun temurun D. Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan 16. Perhatikan jenis peraturan perudang-undangannasional di bawah ini ! 1 UUD 1945 2 Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu 3 Ketetapan MPR 4 Peraturan Presiden 5 Peraturan Pemerintah 6 Peraturan Daerah Provinsi 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berdasarkan pasal 7 Undang - Undang No. 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang benar ditunjukkan pada urutan nomor …. A. 1,2,3,5,4,6, dan 7 B. 1,2,5,3,4,6, dan 7 C. 1,3,2,5,4,6, dan 7D. 1,5,2,3,4,6, dan 7 17. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang yang pertama. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang berhubungan langsung dengan konstitusi adalah …. A. menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden B. membentuk Komite Nasional KNIP untuk membantu tugas-tugas Presiden C. membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara Indonesia D. menetapkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 18. Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah .... A. mempertegas dan memperkuat kedudukan pemerintah B. menyempurnakan aturan dasar negara mengenai ketatanegaraan negara C. untuk memberikan pengukuhan hukum pada pemerintah D. melindungi penguasa dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia 19. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang …. A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya B. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum D. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama 20. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara yang pada hakekatnya merupakan suatu penjabaran dari Pancasila yaitu sila .… A. pertama dan kedua B. ketiga C. keempat D. kelima 21. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara, terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan keluar adalah .... A. kekuasaan dan kewenangan suatu negara untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain B. kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain C. kekuasaan untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain D. kekuasaan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan semua sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain 22. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2 Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 4 Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/kaisar. 5 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Ciri sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia, ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4D. 3, 4, dan 5 23. Sebagai bangsa Indonesia kita harus dapat mengembangkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, walaupun dimanapun kita berada. Hal ini sesuai dengan perintah dari pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pokok pikiran.... A. pokok pikiran keadilan sosial B. pokok pikiran persatuan C. pokok pikiran kedaulatan rakyatD. pokok pikiran keTuhanan 24. Pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Salah satu hak DPR adalah hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk.... A. menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah diduga bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan hal penting dan strategis dan berdampak luas pada masyarakat C. meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara D. menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tanpa boleh dituntut di muka pengadilan 25. Tugas BPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah.... A. memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada DPR. B. memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada Presiden. C. memeriksa pejabat dan aparatur negara yang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaaan keuangan negara D. mengawasi pejabat dan aparatur negara yang memimpin proyek pembangunan infrastruktur di daerah dan melaporkan hasilnya ke DPR 26. Lembaga negara yang kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah.... A. Mahkamah Agung B. Komisi Yudisial C. Mahkamah KonstitusiD. Mahkamah Militer 27. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi; 2 Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 4 Memutus pembubaran partai politik; 5 Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang termasuk tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi MK sesuai Pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3 dan 4 B. 1, 2, 4 dan 5 C. 1, 3, 4 dan 5D. 2, 3, 4 dan 5 28. “Bahwa sesunggungnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Salah satu alinea dalam kalimat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa… A. segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan B. bangsa Indonesia membenci belanda dan jepang yang telah menjajah C. kemerdekaan merupakan cikal bakal untuk menjadi negara yang sejahtera D. semua bangsa mengedepankan perdamaian dalam hubungan internasional 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Pelatihan Dasar Kemiliteran 3 Pengabdian sebagai Prajurit TNI 4 Pengabdian sesuai dengan Profesi 5 Ikut memelihara perdamaian dunia Bentuk-bentuk bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 seperti ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 3, 4, dan 5D. 2, 3, 4, dan 5 30. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai “Sumpah Pemuda”. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa .... A. peserta kongres pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah B. putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah C. golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia D. para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia 31. Salah seorang dokter lulusan STOVIA Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu dokter Wahidin Sudirohusodo yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dokter Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan Pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar STOVIA, dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan.… A. melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin B. mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa C. bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karkteristik kedaerahan D. menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab 32. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para Pemuda Angkatan Tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar .... A. Proklamasi Kemerdekaan B. Kongres Pemuda I C. Sumpah PemudaD. Budi Utomo 33. Kebhinnekaan yang ada pada bangsa Indonesia, disatu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan, namun disi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini, seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu…. A. memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya B. masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya C. keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotism D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebhinnekaannya 34. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi ”Budi Utomo”. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah .... A. meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa B. menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab C. berinterkasi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karkteristik kedaerahan D. menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin 35. Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu …. A. perubahan kepribadian B. perpecahan dalam masyarakat C. kerugian harta benda dan korban manusia D. kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada 36. Setiap lima tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum, baik untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Partisipasi warga negara terhadap persitiwa tersebut yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dapat ditunjukkan dengan cara .... A. menjadi juru kampanye bagi salah satu pasangan calon B. menghadiri setiap kegiatan kampanye salah satu calon C. mempercayakan pilihannya kepada wakil-wakil rakyat D. menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai hati nurani 37. Kedaulatan memiliki empat 4 sifat pokok. Salah satu diantaranya adalah bahwa kedaulatan bersifat permanen, artinya kekuasaan itu .... A. merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain B. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi C. tidak dibatasi oleh kekuasaan lain D. tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti 38. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif diantaranya munculnya sifat egois dan Individualisme, selain itu dalam hidup bermasyarakat generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah .... A. menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan B. memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal usul C. menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari D. menghidupkan karang taruna untuk pembinaan mental para pemuda 39. Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah .… A. penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun mengedarkan B. memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat C. melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun pemerintah/aparat D. memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba 40. Keberagaman suku bangsa, agama, ras dan antargolongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, meskipun berbeda-beda kita tetap merupakan satu kesatuan. Dampak positif keberagaman tersebut bagi bangsa Indonesia adalah .... A. mempermudah masyarakatnya dalam mewujudkan cita-cita nasional B. menjadikan bangsa yang dihargai bangsa lain karena kemajemukannya C. sebagai salah satu unsur yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme D. menunjukkan luas dan kayanya unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia II. URAIAN 41. Pada awal kemerdekaan 1945 – 1959 penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Tuliskan lima 5 pemberontakan di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia! 42. Berdasarkan konvensi montevideo tahun 1933 disepakati bahwa ada empat 4 unsur atau syarat berdirinya suatu negara. Tuliskan empat 4 unsur/ syarat berdirinya negara tersebut! 43. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh para tokoh pada sidang BPUPKI antara lain rumusan dari Moh. Yamin, coba tuliskan kembali! 44. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan. Sebutkan 3 tiga ketaatan peraturan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima! 45. Keberagaman yang meliputi perbedaan agama, suku, dan antar golongan merupakan ciri khas bangsa Indonesia, Tuliskan lima 5 keberagaman budaya yang ada di Indonesia rumah adat, seni budaya, pakaian adat, nama suku bangsa, dan makanan khas!KUNCI JAWABAN URAIAN41. Pemberontakan yang pernah terjadi pada tahun 1945 – 1959 di Indonesia a. DI / TIIb. PRRIc. RMSd. Ratu adile. PKI Di Madiun42. Syarat berdirinya negara menurut konvensi Montevideo A. Syarat konstitutif de facto1. Rakyat2. Wilayah3. Pemerintah yang berdaulatB. Syarat deklaratif de jure4. Pengakuan dari negara Rumusan dasar negara menurut Mr. Moh Yamin a. Peri Kebangsaanb. Peri Kemanusiaanc. Peri Ketuhanand. Peri Kerakyatane. Kesejahteraan sosial44. Ketaatan yang harus dipatuhi oleh pegadang kaki lima adalah 1. Tidak melanggar ketertiban umum2. Tidak menggunakan badan jalan 3. Menjaga kebersihan lingkungan4. Membuang sampah pada tempatnya5. Tidak menghalangi area bagi pejalan kaki. 45. Keberagaman di Indonesia antara laian a. Suku bangsa jawa, sunda, minangkabau, bali, minahasab. Rumah ada joglo, tongkonan, rumah gadang, rumah panggung, Seni budaya tari topeng, tari merak, tari saman, tari kecak, tari serimpi. d. Pakaian adat jogja kanigaran, baju bodo, kain songket, tenun Makanan khas coto makasar, kerak telor, mpek mpek palembang, rujak cingur, karedok. Soal USBN PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini Kunci Jawaban PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini Ini"endapan" adalah tebal bahan yang tidak dapat diserap oleh empedu di Gallbladder dan paling sering terjadi pada wanita hamil atau individu yang mengalami berat badan yang cepat. Cholecystitis can occur suddenly or gradually over many years. Cholecystitis dapat terjadi tiba-tiba atau secara bertahap selama bertahun-tahun.